Efisiensi Anggaran Negara dengan Open Source

Upaya efisiensi terhadap Anggaran Belanja Negara selalu di dengung-dengungkan Pemerintah disetiap even yang ada. Melalui Direktorat Sistem Informasi, Perangkat Lunak dan Konten Depkominfo, Pemerintah kembali menghimbau kepada Instansi pemerintah daerah di Indonesia untuk selalu melakukan efisiensi anggaran. Caranya lewat penggunaan Perangkat Lunak tidak berbayar atau open source software.

Bagaimana dengan Sinjai? Mari kita liat kutipan lengkap yang saya ambil dari website resmi Pemkab Sinjai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penggunaan sistem aplikasi berbasis open source tengah dikembangkan di Kabupaten Sinjai, bahkan sistem operasi yang tidak berbayar ini lambat laun akan menjadi aplikasi wajib yang harus di miliki oleh setiap instansi lingkup SKPD Pemkab Sinjai. Kecenderungan ini cukup beralasan, mengingat dengan penggunaan aplikasi open source akan dengan sendirinya menghemat pengeluaran anggaran negara, dikarenakan penggunaan aplikasi ini tidak di barengi dengan pengeluaran untuk legalitas softwarenya, dan diklaim memiliki beberapa kelebihan antara lain, terbukti lebih tahan terhadap serangan virus, terhindar dari Black Box dan akses data lebih terjamin.

Kepala Bakominfo Sinjai, Drs. A. Grandyanto Asapa, M.Si kepada news media center, Sabtu (31/10) mengatakan penggunaan aplikasi Free Open Source Software (FOSS) dipastikan dapat menghemat anggaran biaya pengadaan aplikasi di instansi-instansi pemerintah. “Mengingat pentingnya hal tersebut sudah seharusnya penerapan aplikasi berbasis Open Source secepatnya diimplementasikan, dan mengenai proses migrasi atau peralihan ke open source dilakukan secara bertahap karena dibutuhkan adaptasi bagi pengguna, olehnya Badan Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector pengembangan teknologi infomasi di daerah ini tidak henti-hentinya berusaha mengimplementasikan aplikasi tersebut kepada seluruh SKPD, dengan cara giat menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan yang tujuannya selain untuk mensosialisasikan aplikasi berbasis FOSS, merekapun diberikan tata cara pembuatan dan pengembangan aplikasi tersebut” kata Grandyanto.

Selain itu menurut Grandyanto, penerapan aplikasi di setiap SKPD tersebut juga merujuk pada Surat Edaran Menpan SE/01/M.PAN/03/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS). “Berdasarkan edaran menteri ini, Bupati Sinjai telah menginstruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Sinjai untuk segera mengimplementasikan penggunaan Open Source, olehnya ini menjadi perhatian yang sangat serius di kalangan SKPD yang ada, apalagi saat ini masih banyak diantaranya masih mempergunakan sistem operasi ilegal” jelasnya.

Sementara, Ka Subid Aplikasi perangkat lunak dan konten Bakominfo Sinjai, Drs. Syamsir Tabiala mengungkapkan saat ini permasalahan penerapan OSS di kalangan SKPD terbentur oleh masalah sumber daya manusia. “Memang kita akui saat ini, sumber daya manusia helpdesk yang terbatas juga merupakan masalah dalam menjalankan migrasi ini. Walau sebenarnya pihak Bakominfo telah mengadakan workshop tentang opensource ini sejak 2007 silam, kendalanya adalah banyak SKPD justru mengirimkan peserta pelatihan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan IT sehingga sangat sulit untuk melakukan pengembangan, Olehnya saat ini sangat diperlukan untuk membentuk suatu tim TI (Teknologi Informasi.red) yang berasal dari setiap unit kerja yang dapat dijadikan helpdesk dan harus punya latar belakang TI” kata Syamsir.

Kecenderungan ini cukup beralasan, mengingat saat ini hampir di setiap unit kerja di pemkab sinjai mempunyai tenaga yang berlatar belakang TI. “Sudah dipastikan setiap SKPD di unit kerjanya memiliki tenaga yang berlatar belakang IT, baik itu tingkat S1 maupun D3, namun disayangkan mereka di plot untuk bekerja hanya sebagai operator komputer, yang sebenarnya bisa diberdayakan lebih dari itu. Sebab idealnya sudah tidak ada lagi yang disebut operator komputer, setiap pegawai harus bisa menggunakan komputer sehingga setiap pekerjaan pengetikan bisa dikerjakan sendiri tanpa harus dilimpahkan kepada operator” kunci Syamsir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mungkin yang menjadi kendala buat kita di Indonesia pada umumnya terutama lingkungan kerja instansi adalah belum adanya aplikasi perkantoran seperti aplikasi gaji, aplikasi monitoring dan evaluasi (SIMONEV) dan beberapa aplikasi lainnya yang masih berjalan dilingkungan OS Windows tidak dibuat berjalan di Linux misalkan. Masih banyak sebenarnya kasus lain yang tak bisa disebutkan satu persatu (karena terlalu banyak).

Terkadang saya tergelitik ketika saya mendengar keluhan bendahara kantor bahwa pencairan gaji dikantor terlambat hanya gara-gara aplikasi keuangan terserang virus. Bagaimana tidak, setiap kantor diwajibkan menyetor kepingan cd yang berisi file gaji setiap bulannya, yakin semuanya bebas virus? Mungkin tidak.

Memang sulit mewujudkan Indonesia Go Open Source Software (IGOSS) terutama dilingkungan instansi jika aplikasi pendukung yang mayoritas digunakan itu masih dibuat berjalan di OS berbayar, lebih lucu lagi jika diinstansi tersebut menggunakan OS bajakan.

Namun saya optimis jika semua ingin berbuat dan memajukan Indonesia jauh lebih baik dan mandiri (tentunya dimulai dari diri kita sendiri), mari kita mulai berpikir. Sebesar apa biaya yang harus kita keluarkan hanya untuk membeli sebuah lisensi jika ingin menggunakan OS berbayar seperti contoh Microsoft Windows, termasuk aplikasi lainnya yang juga berbayar, padahal ada yang jauh lebih murah bahkan free dan legal seperti Linux, yang toh nyatanya memiliki kemampuan yang lebih dari yang berbayar itu.

Impianku adalah mendukung Indonesia Go Open Source Software secara utuh, terkhusus bagi Sinjai tercinta ini, Sinjai Go Open Source Software (SIGOSS) bersama teman-teman di FOSSID Sinjai di Kelompok Pengguna Linux Indonesia (KPLI) Sinjai. (Andi Nuryadin_Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Sinjai)